KANTOR HUKUM FAHRUDDIN MALOKO & REKAN

Berikut ini saya akan sarikan delik korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 sebagaimna diubah dengan UU No 20/2001, Bahan ini saya sarikan/kutip dari Buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), karangan ADAMI CHAZAWI, terbitan Rajawali Pers tahun 2016. Persidangan TPK Pengadilan Tenate, Photo By Malut Post . Menurut Adami Chazawi perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat digolongkan dalam dua bagian dalam prespektif tingkah laku yaitu; Tindak Pidana Korupsi Aktif dan Pasif, menurut Adami Chazawi Tindak pidana Korupsi Aktif atau tindak Pidana Korupsi positif ialah tindak Pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan/tingkah laku aktif, hal mana lebih dikaitkan dengan perbuatan materil atau jasmani yaitu sebuah perbuatan yang dalam melakoninya butuh tindakan fisik tubuh atau bagian tubuh orang lain. Dalam UU Tipikor ada beberapa pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dimaksud yaitu; 1. Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, orang lain, at...

Banyak orang yang hadir menyaksikan persidangan dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Masjid Raya Sanana, kehadiran banyak orang ini beralasan karena yang diadili ini menurut beberapa pihak orang yang berpengaruh di Maluku Utara, dia Ahmad Hidaya Mus, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dua periode dan pentolan di Partai Politik Golkar di Jakarta, entah karena Jakartanya atau mantan Bupatinya banyak orang yang hadir menonton persidangan itu di setiap tahapan, saya dengar-dengar Ahmad Hidayat Mus atau akrab dengan sebutan AHM mau calon Gubernur Maluku Utara, Waulahualam. Beberapa kali saya hadir di persidangan, beberapa kali dan mungkin banyak kali saya juga masuk dan menonton persidangan Masjid Raya Sanana yang fenomal di media cetak akhir-akhir ini, pandangan unik saya dapati saat beberapa ibu-ibu yang masuk di ruang persidangan, ternyata mereka datang bertumpuk-tumpuk selain menonton persidangan beberapa ibu-ibu itu membaca doa-doa mungkin doa-doa yang dipanjatkan untuk ...