PERTAMINA DIMINTA TERBUKA

-

Disalin dari pemberitaan media tandaseru.com, pada tanggal 8 April 2022 dengan Judul : Pertamnina dimina terbuka soal hasil uji pencemaran minyak di perairan Ternate link berikut ini : (https://www.tandaseru.com/category/perkara/#)


Tandaseru -- Pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak milik PT Pertamina(Persero) Fuel Terminal Ternate di pesisir dan perairan laut Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai sorotan pemerhati lingkungan Fahruddin Maloko.

Fahruddin menyatakan, secara hukum pengertian pencemaran diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 di mana pencemaran adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

"Nah terkait tumpahan minyak, tentunya memperhatikan pengertian pencemaran maka tumpahan minyak tersebut mengakibatkan adanya pelampauan baku mutu air laut atau tidak? Ini harus disampaikan ke publik sebagai bentuk akses informasi," ujar Fahruddin kepada tandaseru.com, Jumat (8/4).

Fahruddin yang juga praktisi hukum ini menjelaskan, salah satu prinsip dalam UU 32/2009 ialah prinsip siapa mencemar dia membayar (Polluter Pays Principle). Prinsip ini merupakan hasil konvensi internasional tahun 1961 yang kemudian diatur dalam Permen Lingkungan hidup Nomor 13 Tahun 2011.

"Nah jika dilihat pada tumpahan minyak dimaksud apakah adanya kerugian atau tidak terhadap masyarakat. Jika ada kerugian maka harus dilakukan ganti rugi. Hal ini sebagaimana contoh kasus pada perkara gugatan warga di Tanjung Pinang perkara Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.TPi," ungkapnya.

Untuk dapat memastikan kerugian yang dialami masyarakat diakibatkan tumpahan minyak tersebut, lanjut dia, caranya yakni dengan mengukur baku mutu air laut pada wilayah laut yang terjadi tumpahan apakah melewati baku mutu air laut atau tidak, dan benar-benar akibat tumpahan tersebut masyarakat dirugikan terutama apakah masyarakat tidak dapat terganggu sumber ekonomi. Hal ini harus dipastikan.

Ia juga menyarankan, terkait dengan pihak Pertamina yang sudah mau melakukan penanggulangan, maka tentunya dengan cara yang pertama yakni memberikan informasi perkembangan penanggulangan. Kedua, melakukan isolasi wilayah. Ketiga, menghentikan sumber yang mencemari jika ada, dan keempat yakni melibatkan para ahli untuk menanggulangi.

"Itu saran saya. Soal kelalaian pihak Pertamina kita tidak bisa menduga, namun saran saya informasi ke publik akibat tumpahan minyak ini harus disampaikan biar terbuka agar publik mengetahui masalahnya. terkait tuntutan warga yang mungkin saja terdampak menurut saya hal itu wajar tinggal saja keinginan baik mendengar keluhan warga serta mencari solusi untuk yang terbaik bagi semua pihak tanpa harus mengesampingkan kelestarian lingkungan terutama kelestarian laut," pungkasnya.

Penulis:Ardian SangajiEditor:Ardian Sangaji

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

CONTOH : GUGATAN PERLAWANAN EKSEKUSI

-
Gambar
KANTOR HUKUM FAHRUDDIN MALOKO & REKAN                                  Ternate,…September 2018 Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ternate Jalan Makugawene, Kayu Merah Ternate TERNATE Perihal :          Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor ……/Pdt.G/2015/PA.Tte, tanggal 15 Maret 2016. Assalamualaikum. Wr. Wb Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.     Fahruddin Maloko.,S.H 2.     Muhammad Rizkal Kunio.,S.H 3.     Kuswandi Buamona.,S.H Para Advokat di Kantor Hukum Fahruddin Maloko & Rekan, beralamat di Jalan Yasim Gamsungi, RT/RW : 002/001, Kelurahan Makassar Timur. Kota Ternate. Dalam hal ini wakili yang diperoleh dari Kuasa dan Wewenang ...
Baca selengkapnya

CONTOH NOTA PEMBELAAN ATAU PLEDOI PADA PERKARA UU ITE

-
Gambar
  Bismillahirrohmannirrohim Assalamu’alaikum wr wb Salam sejahtera untuk kita semua,-   Perkenankan kami selaku Penasihat Hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas Surat Tuntutan  Sdr. Jaksa Penuntut Umum. 1.  Fahruddin Maloko.,S.H 2.  Samsul Bahri Buamona., S.H Advokat pada  Kantor Hukum Fahruddin Maloko & Rekan , beralamat di  Jalan. Yasin Gamsungi, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Kontak Hp : 0822 9120 1992 / 0852 4015 4880, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir dalam berkas perkara). Mendampingi Terdakwa Harun Tosofu alias Au yang diperhadapkan pada sidang yang Mulia ini.   Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan melanggar Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Majelis Hakim Yang Mulia,  Saudara Jaksa Penu...
Baca selengkapnya

TINDAK PIDANA KORUPSI AKTIF MENURUT "ADAMI CHAZAWI"

-
Gambar
Berikut ini saya akan sarikan delik korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 sebagaimna diubah dengan UU No 20/2001, Bahan ini saya sarikan/kutip dari Buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), karangan ADAMI CHAZAWI, terbitan Rajawali Pers tahun 2016. Persidangan TPK Pengadilan Tenate, Photo By Malut Post . Menurut Adami Chazawi perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat digolongkan dalam dua bagian dalam prespektif tingkah laku yaitu; Tindak Pidana Korupsi Aktif dan Pasif, menurut Adami Chazawi Tindak pidana Korupsi Aktif atau tindak Pidana Korupsi positif ialah tindak Pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan/tingkah laku aktif, hal mana lebih dikaitkan dengan perbuatan materil atau jasmani yaitu sebuah perbuatan yang dalam melakoninya butuh tindakan fisik tubuh atau bagian tubuh orang lain. Dalam UU Tipikor ada beberapa pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dimaksud yaitu; 1. Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, orang lain, at...
Baca selengkapnya