KANTOR HUKUM FAHRUDDIN MALOKO & REKAN

TERNATE - Gugatan warga Kecamatan Ternate Utara terhadap Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate yang pernah dicabut, telah resmi didaftarkan kembali ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kamis (4/8). Ini disampaikan tim Penasehat Hukum (PH) warga, Rahim Yasin. Rahim mengatakan, pokok gugatan masih sama dengan yang sebelumnya  yaitu gugatan kelompok atau class action. Dalam tuntutanya, warga meminta ganti rugi terhadap PDAM, karena akibat produk air tak layak konsumsi, warga selama ini mengalami kerugian yang cukup tinggi. "Tuntutan ganti rugi sebesar Rp 25 miliar lebih,"ujarnya. Fahruddin Maloko yang juga PH warga menambahkan,  gugatan warga ini terkait dengan ketidakpuasan konsumen PDAM di wilayah Ternate Utara karena beberapa tahun terakhir mengkonsumsi air berasa asin. "Dasar hukumnya Undang-Undang perlindungan konsumen,"terang Fahruddin. Menurut Fahruddin,  kelompok perwakilan warga dipastikan akan menghadiri sidang dengan model class action,...

Ilustrasi                                                     jawapos.com Akhir-akhir ini pemberitaan pada media cetak, elektronik ramai memberitakan aksi penolakan masyarakat pesisir (nelayan) atas kebijakan Pemerintah melaksanakan kegiatan Reklamasi/perluasn wilayah yang terkonsentrasi pada wilayah pesisir. Tak tangung-tangung nelayan yang merasa dirugikan atas kebijakan reklamasi mengajukan perlawanan hukum melalui jalur Peradilan, hasilnya di DKI Jakarta Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan Gugatan nelayan atas kebijakan reklamasi pesisir pantai di Jakarta. Beda Jakarta beda pula yang terjadi di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Kebijakan reklamasi wilayah pesisir di desa Fogi, Fatcei hingga Falahu menuai permasalahan...

  Kembali  masyarakat Indonesia disuguhi rencana perubahan atau revisi Undang- undang (selanjutnya disebut UU) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Protes bergelora hampir di seluruh daerah sebagai bentuk penolakan atas revisi UU KPK tersebut.  Para musisi pun tak ketinggalan mengeluarkan sikap penolakan revisi UU KPK tersebut. Salah satunya Group Musik Slank yang konser di depan Gedung KPK. Hasilnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda  revisi UU KPK (Baca: Kompas.com- 23 Februari 2016). Terlepas dari mendukung atau tidak, polemik yang dipertontonkan ini merupakan rangkian proses politik hukum di bangsa ini, terutama Hukum Pidana yaitu : bagaimana lembaga-lembaga Negara menempatkan posisi dan peran untuk mendudukan konteks Hukum Pidana sebagai pelindung atau perisai untuk melindungi kenyamanan dan keamanan masyarakat umum atas tindakan kesewenang-wenangan dengan cara menegakan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.  Dalam diskursus h...

Credit by Malut Post TERNATE  - Diduga menjadi perencana pembunuhan terhadap ayah sekaligus suami, anak dan ibu diperiksa penyidik Reskrim Polres Ternate. Pemeriksaan kali kedua itu, dalam status sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan terhadap dua tersangka ST alias Susana dan HG alias Hendrik karena diduga kuat terlibat merencanakan pembunuhan Titi Gorda, yang juga bos Toko Citra Indah Furniture. Penyidik Polres Ternate memeriksa Susana dan Hendrik sebagai tersangka kasus pembunuhan Titi Gorda, bos Toko Citra Indah Furniture, Jumat (3/9). Selanjutnya Link di bawah ini :  http://portal.malutpost.co.id/en/kumkrim/item/3315-ph-yakin-susana-dan-hendrik-tak-bersalah?highlight=YTozOntpOjA7czo4OiJmYWhydWRpbiI7aToxO3M6NjoibWFsb2tvIjtpOjI7czoxNToiZmFocnVkaW4gbWFsb2tvIjt9

H.L.A. Hart seorang pakar hukum ternama, disebut-sebut sebagai orang yang pertama meletakan pemisahan antara Hukum dan Moralitas, dalam karya bersarnya The Concept Of Law atau Konsep Hukum. Hart, berkeinginan agar menegakan hukum hanya semata-mata untuk “hukum”, yang dimaksud hukum disini ialah hukum atau Undang-undang yang berlaku tanpa harus mendasarinya dengan “Moral”-litas, terutama para penegak hukum (criminal justice system=penegakan hukum pidana). Ilustrasi Konsep yang diajukan oleh Hart, menuai banyak kritikan dari sejumlah pakar hukum lainnya. Terutama mereka para ahli hukum yang mendasari argumentasinya pada dimensi sosiologis-hukum. Di Indonesia peletak pemikiran ini berawal dari seruan seorang kolumus dan pemikir Alm. Sacipto Rahardjo atau dikenal pada kalangannya dengan pangilan akrab Prof. Tjip. Prof. Tjip dalam karya fenomenalnya Biarkan Hukum Mengalir, mengurai banyak hal terkait penegakan hukum, terutama peran institusi penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, ...

Peserta Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Maluku Utara F. Maloko & R. Buamona F. Maloko| F. Tuanani| R. Buamona Sesi Photo Bersama setelah Penyumpahan Saya dan Istri Saya Ari Suryani, SE

AIR . Sejak Oktober 2014 hingga Februari 2016 ini, masyarakat di Utara Kota Ternate krisis air saat berada di Kedai Kopi Jarod/ Foto : Faris Bobero bersih. Hal ini sudah diberitakan media masa, krisis air bersih yang diterima masyarakat karena ada masaalah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate. Banyak masyarakat yang terdampak, bahkan merugi. Lalu, bagimana pihak berwenang menyelesaikan masalah ini?   Berawal dari kongkow di Kedai Kopi Jarod antara saya dengan Bang Mici, sapaan akrab Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate yang juga wartawan di surat kabar Malut Post yang kebetulan saat itu menghampiri saya. “Eroz. Kasihan warga Kecamatan Ternate Utara mengeluh,” celetuk Bang Mici, rautnya sedih. Namun serus mengkaji.  Hampir semua para aktivis jurnalis memanggil saya dengan sebutan Eroz. Namun hal itu tidak perlu dibahas. Oh iya. C ukup lama saya mengenal soso k Bang Mici. Nalar wartawannya sangat kuat. Saaat itu juga, I a...